Putra mahkota sekaligus penguasa de facto Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) pada hari Senin (11/11/2024) mengutuk perang Israel di Jalur Gaza sebagai genosida.
Pada pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Riyadh, sang pangeran dan para pemimpin Arab lainnya menegaskan kembali kritik mereka terhadap serangan Israel di Jalur Gaza dan Lebanon, dengan menyerukan gencatan senjata segera.
“Pertemuan puncak ini diadakan sebagai kelanjutan dari pertemuan puncak sebelumnya mengingat agresi kejam Israel yang terus berlanjut terhadap saudara-saudara kita Palestina dan perluasan agresi terhadap Republik Lebanon,” kata MBS, seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (12/11).
“Kerajaan (Arab Saudi) menegaskan kembali kecamannya atas genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, yang mengakibatkan lebih dari 150.000 martir, korban terluka, dan hilang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.”
Pemerintah Arab Saudi telah mengkritik serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan mendukung seruan gencatan senjata dan solusi dua negara, meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa kerajaan dan Israel hampir meresmikan hubungan terbuka. MBS baru-baru ini menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan meresmikan hubungan Arab Saudi-Israel tanpa pembentukan Negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dalam pidatonya, MBS turut mengecam penodaan Masjid Suci Al-Aqsa oleh Israel dan penghinaan terhadap peran penting Otoritas Palestina di seluruh wilayah Palestina, dengan mengatakan bahwa kebijakan semacam itu hanya akan menghambat perdamaian.
MBS juga mengkritik pelarangan Israel terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan serangan terhadap lembaga bantuan di Jalur Gaza.
Selain itu, MBS mengutuk perang Israel di Lebanon, memperingatkan “dampak bencana” dari operasi yang terus berlanjut di Lebanon dan Jalur Gaza, sambil memperingatkan serangan lebih lanjut terhadap Iran.
“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab guna segera menghentikan agresi terhadap Palestina dan Lebanon, serta mewajibkan Israel menghormati kedaulatan Republik Islam Iran dan tidak menyerang wilayahnya,” ujar MBS.
Pernyataan Pemimpin Mesir hingga Turki
Dalam pidatonya sebelum pertemuan puncak di Riyadh, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan sanksi terhadap Israel dan penghentian perluasan permukiman dalam waktu satu tahun.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi disebut menahan diri untuk tidak menggambarkan perang di Jalur Gaza sebagai genosida, namun dia mengecam pembunuhan sistematis terhadap warga sipil di wilayah kantong Palestina itu.
Dia mengatakan pula bahwa Mesir tidak akan menerima rencana Israel untuk memindahkan penduduk Jalur Gaza secara paksa atau upaya untuk membuat daerah kantong itu tidak dapat dihuni.
“Atas nama Mesir, saya menyatakan bahwa kami akan menentang semua rencana yang berupaya melikuidasi perjuangan Palestina, baik melalui pemindahan paksa atau membuat Gaza tidak dapat dihuni. Kami tidak akan menerimanya dalam keadaan apa pun,” tegas Sisi.
Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerukan para pemimpin Arab dan Islam untuk mengakhiri perang Israel.
“Jika tidak, kita akan membantu kelanjutan genosida,” ungkap Assad.
Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan soal rencana Israel untuk memusnahkan warga Palestina. Dia menambahkan bahwa pelarangan UNRWA oleh Israel bertujuan untuk menghilangkan solusi dua negara dan mencegah kembalinya pengungsi Palestina ke tanah air mereka.
Erdogan mengkritik negara-negara Barat yang memberi Israel dukungan politik, ekonomi, militer, dan moral, sementara itu dia juga mengakui kegagalan negara-negara muslim untuk menanggapi secara memadai situasi di Jalur Gaza.
“Kita harus mempertahankan upaya terkoordinasi kita untuk memberikan tekanan terhadap tindakan terhadap mereka yang melakukan genosida di Palestina,” kata Erdogan, seraya menambahkan bahwa perbedaan antara negara-negara muslim seharusnya tidak menjadi hambatan untuk tindakan bersama melawan Israel.